PENGANGGURAN, INFLASI

DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

DISUSUN OLEH KEL III:

RAHMAT SALASA

M. FADLANSYAH 

SISWANTI HAMRIN

MILA ROSAWATI

MASRA LA USU

RINNA UMRA

MAURIN PRATIWI

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN

TAHUN AJARAN 2017-2018

BAB I

PEMBAHASAN

1.1  Latar Belakang

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagi kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu satu hal penting yang akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang. Dengan demikian pada hakikatnya bab ini akan membincangkan dua hal: pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu ekonomi dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Bab ini belum membicarakan masalah ekonomi dalam perekonomian terbuka.

     Setelah menerangkan mengenai masalah inflasi dan pengangguran, bagian selanjutnya dari bab ini akan menerangkan ketiga bentuk kebijakan pemerintah di atas dan bagaimana masing-masing kebijakan pemerintah tersebut digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi.

1.2  Rumusan masalah

1.      Apa pengertian pengangguran?

2.    Sebutkan jenis-jenis pengangguran?

3.    Bagaiman mengatasi masalah pengangguran?

4.    Apa pengertian inflasi?

5.    Sebutkan jenis-jenis inflasi?

6.    Sebutkan efek yang ditimbulkan dari inflasi?

7.    Apa itu masalah pengangguran dan kebijakan fisikal?

8.    Apa itu masalah pengangguran dan kebijakan moneter?

9.    Apa itu masalah inflasi dan kebijakan pemerintah?

10. Apa pengertian kebijakan segi penawaran?

1.3  Tujuan penulisan

1.    Mengetahui bagaimana mengatasi pengangguran

2.    Mengetahui pengaruh inflasi

3.    Mengetahui bagaimana mengatasi pengangguran dan kebijakan fiskal

4.    Mengetahui  cara mengatasi pengangguran dan kebijakan moneter

5.    Mengetahui cara mengatasi inflasi dan kebijakan pemerintah

6.    Mengetahui maksud dari kebijakan segi penawaran

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  MASALAH PENGANGGURAN

2.1.1     Pengertian pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

Menganggur tidak sama dengan tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, tidak dapat dikatakan sebagai pengangguran. Sebab jika dia mencari pekerjaan (ingin bekerja), mungkin dengan segera mendapatannya. Contoh dalam paragraf diatas merupakan pengantar untuk membuat lebih mudah memahami konsep pengangguran (memployment).Sebab definisi ekonomi tentang pengangguran tidak identik dengan tidak mau bekerja. Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya.

Ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu:

1.  Pendekatan angkatan kerja (Labour Force Approach)

Pendekatan ini mendefinisikan penganggur sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja.

2.  Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (Labour Utilization Approach)

Dalam pedekatan ini angkatan kerja dibedakan menjadi 3 kelompok:

a.  Menganggur (Unemployed), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka (Open Unemployment). Berdasrkan definisi ini, tingkat pengangguran di indonesia umumnya relatif rendah, yaitu 3%-5% per tahun.

b.  Setengah menganggur (Underemployed), yaitu mereka yang bekerja, belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. Berdasarkan definisi ini tingkat pengangguran di indonesia relatif tinggi, karena angkanya berkisar 35% per tahun.

c.   Pekerja penuh (Employed), yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

2.1.2 jenis-jenis pengangguran

Namun ada beberapa jenis pengangguran yang diklasifikasikan berdasarkan latar belakang dan alasan mengapa golongan ini tidak memiliki pekerjaan. Mereka dikelompokan berdasarkan sifat dan ciri-ciri pengangguran. Dua jenis pengangguran tersebut, yakni berdasarkan jumlah jam kerja dan jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya.

a.  pengangguran berdasarkan jumlah jam kerja

Ø pengangguran terselubung atau pengangguran tersembunyi

Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja atau orang yang bekerja tidak maksimal karena tersedia. Contoh:seorang anak yang turut bekerja menggarap sawah. Padahal sudah ada cukup 1 orang untuk menggarap 1 sawah. Tapi karena anak tersebut tidak memiliki pekerjaan, pemilik sawah terpaksa mempekerjakan anak itu untuk membantu buruh tani yang sudah ada.

Ø pengangguran terbuka

     Pengangguran terbuka adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, baik sebelumnya orang tesebut pernah bekerja atau baru pertama kali mencari pekerjaan. Orang yang tidak mencari pekerjaan karena pesimis juga termaksuk dalam pengangguran terbuka. Contoh:mahasiswa yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya.

Ø Setengah pengangguran

Setengah pengangguran adalah mereka yang kerja kurang dari jam kerja pada umumnya. Misalkan jam kerja normal adalah 8 jam per hari, 6 hari per minggu, maka orang yang bekerja kurang dari jam tersebut dikategorikan dalam jenis setengah pengangguran. Contoh:pekerja paruh waktu (part-time) seperti penjaga toko, pengasuh bayi, dan kurir.

b.  pengangguran berdasarkan penyebabnya

Ø Pengangguran struktural

Pengangguran struktural adalah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena adanya perubahan struktur dalam ekonomi negara. Contoh: petani yang kehilangan pekerjaannya karena tanah garapannya diubah menjadi pabrik. Petani tersebut tidak memiliki keterampilan dalam mengoperasikan mesin pabrik dan akhirnya menjadi pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini terjadi saat revolusi industri dan diprediksi akan terjadi lagi beberapa tahun mendatang.

Ø Pengangguran siklis atau konjungtural

Pengangguran siklis atau konjungtural adalah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena keadaan ekonomi yang buruk seperti krisis moneter. Contoh: pengangguran konjungtural atau siklis terjadi pada saat tahun 1998 dimana banyak pabrik tutup karena bangkrut dan pabrik harus memecat semua karyawan.

Pengangguran friksional adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Contoh:  sarjana pertanian yang menganggur karena tidak ada lapangan pekerjaan di bidang pertanian yang baik di indonesia. Mereka menganggur karena gelar atau kemampuan mereka tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.

Ø Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi. Contoh: tukang pos yang sekarang tidak memiliki pekerjaan karena bertukar pesan kini lebih mudah sejak adanya teknologi berupa ponsel.

c.  pengangguran berdasarkan ciri-cirinya

Ø Pengangguran musiman

Pengangguran musiman adalah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan di saat-saat tertentu. Contoh: petani cengkih yang tidak bekerja selama musim hujan karena tanaman tidak dapat tumbuh subur di musim ini.

Ø Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang tidak punya pekerjaan karena sempitnya lapangan kerja. Lowongan kerja yang sedikit dan pencari kerja yang banyak merupakan penyebab pengangguran terbuka. Contoh: mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena kesempatan atau lowongan kerja yang sedikit.

Ø Pengangguran voluntary

Pengangguran voluntary adalah orang yang tidak bekerja karena mereka sudah kaya. Contoh: anak orang kaya yang secara sukarela tidak bekerja karena memiliki puluhan rumah kontrakkan.

2.1.3 bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi penggaguran

ü Menyediakan lowongan pekerjaan

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha terus-menerus. Dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ketahun.

ü Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat

Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita, sehingga melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah

ü Memperbaiki pembagian pendapatan

Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, maka semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.Tujuan bersifat sosial danpolitik.

ü Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga

Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Misalnya: keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan dan mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

ü Menghindari masalah kejahatan

Terdapat perkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, maka semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pegangguran secara tidak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan.

ü Mewujudkan kestabilan politik

Tanpa kestabilan politik tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Penggangguran merupakan salah satu sumber/penyebab dari ketidakstabilan politik, sehingga menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah karena mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat sehingga mereka melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritikan-kritikan terhadap pemerintah.

2.2 MASALAH INFLASI (KENAIKAN HARGA )

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinuitas) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai  akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Jadi, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI danGDP Deflator.

1.  Penyebab inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) , kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi) dan yang ketigan adalah Inflasi Campuran (Mixed Inflation). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal inidipegang olehPemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan ( demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Ø Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu :

·      kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji

·       kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Inflasi campuran (Mixed Inflation) yaitu inflasi yang penyebabnya campuran antara inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Inflasi permintaan dan inflasi penawaran yang terjadi sendiri-sendiri jarang sekali dijumpai dalam bentuk murni, sebab terjadinya inflasi permintaan akan mengakibatkan terjadinya unflasi penawaran yang pada gilirannya kemudian mendorong terjadinya inflasi-inflasi permintaan (merupakan spiral inflation)

2.  Penggolongan berdasarkan asal inflasi

·      Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation), yaitu inflasi yang semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi didalam negeri (bisa karena demand pull inflation ataupun cost push inflation).

·       inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported inflation), yaitu seolah-olah negara itu mengimpor inflasi yang terjadi dinegara lain. Inflasi ini merupakan konsekuensi dari adanya perdagangan antar negara. Kalau jepang mengalami inflasi, kemungkinan besar Indonesia juga mengalami inflasi (imported inflation) karena kita banyak mengimpor mesin, bahan baku dan bahan konsumsi dari Jepang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

ü Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

ü Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

ü Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

ü Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

3.  Mengukur Inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

·      Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.

·       Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).

·      Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.

·      Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.

·      Indeks harga barang-barang modal

·      Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

4.  Dampak Inflasi

Adapun dampak dari inflasi itu sendiri selain tidak berkembangnya perekonomian suatu negara apabila inflasi yang tejadi di suatu negara terlampau tinggi, antara lain :

o  Mendorong penanaman modal Spekulatif

o  Menimbulkanketidakpastian keadaan ekonomi dimasa depan

o  Menyebabkan tingginya tingkat bunga dan menurunkan investasi

o  Menimbulkan masalah neraca pembayaran

Dampak inflasi terhadap individu masyarakat :

o  Kesenjangan distribusi pendapatan

o  Pendapatan riil merosot

o  Nilai riil tabungan merosot

1.  Inflasi di Indonesia periode 1995 – 2010

Tabel 2.1.1 Data Inflasi Indonesia

1	1995	9.0 %
2	1996	5.1 %
3	1997	10.3 %
4	1998	77.5 %
5	1999	2.0 %
6	2000	9.3 %
7	2001	12.5 %
8	2002	9.9 %
9	2003	5.2 %
10	2004	6.4 %
11	2005	17.1 %
12	2006	6.6 %
13	2007	5.4 %
14	2008	11.1 %
15	2009	2.78 %
16	2010	6.96 %

Sumber : Badnan Pusat Statistik, Indonesia

2.  Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran di Indonesia periode 1995-2010

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agre-gat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Menggunakan pendekatan A.W.Phillips dengan menghubungkan antara pengangguran dengan tingkat inflasi untuk kasus Indonesia kurang tepat. Hal ini didasarkan pada hasil analisis tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia dari tahun 1995 hingga 2010, ternyata secara statistik maupun grafis tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan tingkat pengangguran (lihat hasil analisis statistik di bawah ini).

Berbeda dengan di Indonesia, adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan. Dengan alasan inilah, maka tidaklah tepat bila perubahan tingkat pengangguran di Indonesia dihubungkan dengan inflasi. Karena itu, perubahan tingkat pengangguran lebih tepat bila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya pe-ningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi.

2.3 MASALAH PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN FIKSAL

Proses ekonomi tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, baik individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, sampai negara. Segala sesuatu yang terdapat di dalam unsur perekonomian tentu saja memerlukan pengelolaan. Pengelolaan yang mencakup orang banyak dalam proses ekonomi membutuhkan peran pemerintah, karena pengelolaan keuangan berada pada ruang lingkup yang luas.

Ø Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Apabila kebijakan moneter mengatur lalu lintas peredaran uang, sedangkan kebijakan moneter lebih fokus dalam mengarahkan dana pemasukan dan pengeluaran (pungutan pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki instrumen dalam mengarahkan pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal dapat memengaruhi tingkat jalannya perekonomian untuk menuju ke keadaan yang diinginkannya.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilan perekonomian, memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat, menstabilkan pendistribusian dan pendapatan masyarakat, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Selain itu, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mengatasi inflansi dengan cara mengurangi peredaran jumlah uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral. Langkah itu dilakukan sampai perekonomian masyarakat kembali seimbang untuk persediaan barang dan jasanya. Bukan hanya itu, kebijakan fiskal dalam mengatasi inflansi ialah dengan cara meningkatkan produksi barang dan jasa untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah barang atau jasa dengan jumlah uang yang tersebar.

Ø Efek dari goncangan kebijakan fiskal dalam perekonomian

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebjikan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel makro ekonomi lainnya, seperti :

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

Ø  Efek kebijakan fiskal: pendekatan Y=AE

Dalam grafik (a) menunjukan efek kebijakan fiskal apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar ∆G dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan gambar (b) menunjukan efek kebijakan fiskal apabila perubahan itu dilakukan melalui peurunan pajak dimana ∆T=∆G.

-          Perubahan keseimbangan yang berlaku

Dalam grafik (a) dimisalkan keseimbangan asal dicapai dititik E1. Keseimbangan ini menunjukan pendapatan nasional adalah Y1 dan dalam keseimbangan ini pengangguran berlaku. Untuk mengatasinya pemerintah menambah pengeluarannya sebanyak ∆G dan pertambahan pengeluaran ini memindahkan pengeluaran agregat AE1 ke AE2. Perubahan tersebut berarti keseimbangan bergeser ke E2dan pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke Y2. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

            Dalam grafik (b), yang menunjukan efek pengurangan pajak ke atas keseimbangan pendapatan nasional, juga dimisalkan keseimbangan yang asal adalah di E1. Pengurangan pajak sebesar ∆T (yang sama nilainya dengan ∆G ) akan menambah pendapatan disposebel rumah tangga sebesar: ∆Yd = ∆T. Pertambahan pendapatan disposebel ini akan menaikan pengeluaran rumah tangga, akan tetapi kenaikan pengeluaran itu adalah kurang dari ∆G, yaitu hanya sebesar: ∆C=MPC. ∆G. Kenaikan pengeluaran rumah tangga tersebut akan memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE2 dan keseimbangan menjadi E2. Maka pendapatan nasional baru akan dicapai di Y1. Pendapatan nasionalbertambah dan oleh sebab itu kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang.

Ø  Efek kebijakan fiskal: pendekatan analisis AD-AS

Keseimbangan yang asal adalah di E0-yaitu pada perpotongan diantara kurva AD0 dan AS. Dalam gambar 10.5 kurva AS adalah landai oleh karena dimisalkan dalam perekonomian masih terdapat banyak pengangguran. Pada keseimbangan ini tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Apabila pengeluaran pemerintah bertambah sebanyak ∆G maka kurva AD0 akan bergeser ke AD1.   

Pengeluaran pemerintah berasal dari pajak yang di perolehnya. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi variabel-variabel diatas, karena pengeluaran pemerintah bila di salurkan secara tepat akan meningkatkan perekonomian di suatu negara. Misalnya pembangunan proyek pemerintah seperti pembangunan jalan tol, akan mengurangi masalah kemacetan. Selain itu, sumber daya yang tadinya hanya terpusat di daerah tertentu saja dapat diatasi dengan di bangunnya fasilitas-fasilitas penting yang dibutuhkan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Karena penghasilan yang diperoleh karyawan/pegawai negeri termasuk dalam catatan pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar aktivitas perekonomian tetap stabil dan tidak menimbulkan efek akibat guncangan kebijakan fiskal.

Ø  Untukmengatasipengangguran:

1.    Kebijakanfiskal:mengurangipajakdanmenambahpengeluaranpemerintah.

2.    Kebijakanmoneter:menambahpenawaranuang, mengurangi/menurunkansukubungadanmenyediakankreditkhususuntuk sector ataukegiatantertentu.

3.    Kebijakansegipenawaran:mendoronglebihbanyakinvestasi, mengembangkaninfrasruktur, meningkatkanefesiensiadministrasipemerintahan, member subsididanmengurangkanpajakperusahaandanindividu.

Ø  Untukmengatasiinflasi

1.    Kebijakanfiskal:menambahpajakdanmengurangipengeluaranpemerintah.

2.    Kebijaknmoneter:mengurangi,menaikkansukubungadanmembatasikredit.

3.    Dasarsegipenawaran:melakukanlangkah-langkah yang dapatmengurangibiayaproduksidanmenstabilkanhargasepertimengurangipajakimpordanpajakkeatasbahanmentah, melakukanpenetapanharga, menggalakkanpertambahanproduksidanmenggalakkanperkembanganteknologi.

2.4 MASALAH PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN MONETER

Menurut wikipedia kebijakan adalah serangkaian konsep dan strategi serta asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan langkah-langkah bertindak. Sedangkan moneter memiliki arti uang, keuangan, mengenai uang, serta segala hal yang berkaitan dengan uang.

Berdasarkan pengertian kedua istilah diatas maka kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang berkaiatan dengan uang.

Sedangkan secara umum kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah dalam hal ini bank sentral (di Indonesia bernama Bank Indonesia) untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian (moneter) negara.

-          Efek kebijakan moneter dalam mengatasi pengangguran

            Dalam analisis dengan menggunakan grafik Y=AE, efek kebijakan moneter ditunjukan dalam gambar 10.6 (a). Pengeluaran agregat yang mula-mula berlaku dalam ekonomi ditunjukan oleh AE0 dan dengan demikian pendapatan nasional Y0. Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi bank sentral menambha penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha menambah investasi, yaitu sebesar ∆I. Pertambahan investasi tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Dengan demikian pendapatan nasional meningkat menjadi Y1.

                Grafik (b) dari gambar 10.6-yang menggambarkan efek kebijakan moneter ke atas keseimbangan AD-AS, pendapatan nasional riil dan tingkat harga. Penawaran agregat dalam perekonomian itu digambarkan oleh kurva AS, yang landai bentuknya karena dimisalkan terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian. Permintaan agregat yang asal adalah AD0 dan titik A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula dicapai dan keseimbangan ini adalah sama dengan E0 pada grafik (a)- yang menggmbarkan pendapatan nasional riil adalahY0 dan tingkat harga P0.

1)  Tujuan Kebijakan Moneter

Secara umum, tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan peredaran uang pada suatu negara (berdasarkan UU No. 3 tahun 2004  pasal 7 tentang Bank Indonesia), yang ditandai dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan menggairahkan dunia usaha kecil menengah. Adapun tujuan kebijakan moneter secara spesifik adalah sebagai berikut.

a. Menjaga Kestabilan Ekonomi

Artinya suatu keadaan dimana perekonomian yang berjalan sesuia dengan harapan dan tujuan serta seimbang dan berkesinambungan. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana uang yang beredar sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia di pasaran.

b. Menjaga Kestabilan Harga

Interaksi antara uang dengan barang dan jasa akan mengasilkan harga. Keadaan ekonomi dikatakan tidak stabil ketika harga dipasaran fluktuatif (naik turun). Yang lebih parahnya jika harga terus naik.Keadaan ini berakibat pada jumlah uang yang masyarakat belanjakan, untuk mendapatkan barang yang sedikit masyarakat harus mengeluarkan uang yang banyak.

Contoh: pada hari-hari biasa ibu Andy bisa membeli 10kg setiap minggunya dengan harga Rp. 89.000. Sedangkan ketika harga sembako naik ibu Andy harus mengeluarkan uang Rp.150.000 untuk membeli beras 10 kg dengan jenis yang sama.

c. Membuka Kesempatan Kerja

Ketika ekonomi stabil (suatu keadaan dimana perputaran uang sebanding dengan perputaran barang dan jasa) para pengusaha dan investor akan tertarik menanamkan modalnya di perusahaan suatu daerah atau negara. Dengan begini perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja baru untuk mengembangkan perusahaannya.

2.5 MASALAH INFLASI DAN  KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi adalah suatu peristiwa ekonomi yang ketika harga barang naik secara umum atau bersama-sama dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi juga menunjukan gejala menurunnya nilai uang rupiah terhadap barang dan jasa. Dengan peningkatan tingkat harga secara umum maka masyarakat cuma dapat membeli barang dalam jumlah yang lebih kurang dibandingkan dengan pembelian sebelum terjadinya kenaikan harga akan suatu barang tersebut. Inflasi yang terjadi dalam suatu negara dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui banyak atau tidaknya uang yang beredar dalam masyarakat karena biasanya jika harga barang naik secara terus-menerus dan secara umum di masyarakat maka dikatan sebagai inflasi.

Ø Dampak inflasi bagi perekonomian suatu negara

Setiap masalah yang terjadi disuatu negara pasti memberikan dampak bagi suatu negara itu baik dari segi positif dan negatifnya. Begitu juga dengan inflasi, dampak dari inflasi itu tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi yaitu parah atau tidaknya. Apabila inflasi itu ringan, maka akan memberikan dampak yang baik atau positif bagi masyarakat dalam arti dapat mendorong perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dimana masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional, dan membuat orang menjadi semangat untuk menabung, bekerja, ataupun melakukan infestasi karena semakin mereka merasa jika semakin banyak mereka bekerja semakin banyak uang yang akan mereka dapat untuk kebutuhan hidupnya. Sebaliknya jika inflasi itu termaksud inflasi parah atau inflasi tinggi maka akan menimbulkan atau menyebabkan berbagai masalah sosial, bahkan keadaan perekonomian menjadi kacau dan terjadi ketidak stabilan ekonomi. Terjadinya inflasi ini bisa membuat masyarakat menjadi merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Adapun berbagai masalah sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi yaitu:

1)  Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat

Dimana tingkat kesejahteraan masyarakat ini dapat diukur dengan tingkat daya beli masyarakat akan suatu barang sehingga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan yang semakin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Misalnya seorang yang berpenghasilan rendah maka orang tersebut tidak dapat menyesuaikan antara penghasilan atau pendapatannya dengan laju inflasi. tingkat harga akan suatu barang yang dari waktu kewaktu semakin tinggi. Maka makin tinggi tingkat inflasi, maka makin cepat penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2)  Makin buruknya distribusi pendapatan

Dimana karena banyaknya kebutuhan masyarakat yang semakin banyak diiringi juga dengan semakin tinggi harga akan suatu barang maka akan menyababkan ketidak stabilan bagi msyarakat antara pendapatan dengan kebutuhan yang harganya semakin meningkat secara terus menerus. Dampak buruknya inflasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Misalnya jika tingkat inflasi mencapai angka 20% pertahun, maka pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per tahun. Tetapi dilihat dari pendapatan riil masyarakat semakin memburuk.

3)  Terganggunya stabilitas ekonomi

Stabilitas ekonomi secara sederhana yaitu sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Dimana produsen memproduksi barang pada kapasitas optimal, dan konsumen memakai barang dan jasa secara optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini mulai terganggu bila inflasi yang relatif tinggi terjadi. Inflasi mengganggu kestabilan ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis atau besar menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga akan suatu barang dan jasa akan terus mengalami kenaikan. Karena makin tingginya nilai atau harga suatu barang dan jasa maka penawaran akan barang dan jasa itu akan berkurang. Akibatnya, akibatnya kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Dengan handirnya kondisi ini maka tentu saja kondisi ekonomi akan menjadi semakin memburuk.

Jadi secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara. Serta mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidak stabilan ekonomi, serta merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengatasi inflasi pemerintah menggunakan 3 kebijakan :

1.  Kebijakan  moneter

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikan cash ratio.

1) Politik Diskonto ditujukan untuk menaikan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.

2) Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.

3) Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

2.  Kebijakan fiskal

3.  Kebijakan non moneter

2.6 KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN

Kebijakan segi penawaran adalah langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan, biaya produksi dikurangkan dan teknologi semakin berkembang.

-          Inflasi dan kebijakan segi penawaran

Gambar 10.10. keseimbangan permulaan dicapai di E0, yaitu pada perpotongan AD0 ke AS0. Pada keseimbangan ini tingkat harga P0 dan pendapatan nasional riil Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1-yang menggambarkan inflasi berlaku (harga naik dari P0 ke P1) dalam keadaan ekonomi yang berkembang (pendapatan nasional riil bertambah dari Y0 ke Y1).

Ø STAGFLASI DAN KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN

Stagflasi adalah keadaan inflasi  yang sangat tinggi  dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya perekonomian yang menyebabkan pengangguran.

Ø MASALAH MASALAH STAGFLASI

§  Pendapatan negara  merosot, harga pasaran meningkat

§  Kenaikan biaya pengeluaran dalam perekonomian akan menimbulkan dua kesan buruk kepada ekonomi inflasi dan kurangnya peluang kerja.

Ø FAKTOR FAKTOR KENAIKAN BIAYA / UPAH DAN HARGA BARANG

§  Pekerja dalam industri menuntut kenaikan upah

§  Harga barang mentah meningkat

§  Ekonomi berkembang pesat dan pengusaha berusaha meningkatkan margin keuntungan

Ø TUJUAN KEBIJAKAN PENAWARAN

§  Untuk mendorong biaya investasi

§  Mengembangkan infrastruktur

§  Meninglkan segi efisiensi administrasi pemerintah

§  Memberi subsidi

Ø INFLASI DAN KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN

Langkah langkah untuk mengatasi masalah inflasi dan menjalankan segi penawaran antara lain :

§  Melakukan penetapan harga

§  Mengalahkan pertambahan produksi

§  Mengalahkan pertumbuhan ekonomi

    

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas mengenai macam dan sebab, serta cara menanggulangi inflasi, kita telah memahami bahwa inflasi pada tingkat yang rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian, sedangkan inflasi pada laju yang tinggi justru akan menghambat perkembangan perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh tarikan permintaan yang biasanya timbul karena meningkatnya anggaran deficit pemerintah, dan dapat pula dikarenakan oleh meningkatnya biaya produksi karena desakan kenaikan upah tenaga kerja oleh para organisasi buruh.

Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat inflasi ditekan, tingkat pengangguran meningkat; sebaliknya bila tingkat pengangguran ditekan tingkat inflasi akan menjadi lebih cepat; padahal kedua keadaan itu sama-sama tidak menyenangkan bagi masyarakat.

Inflasi yang sudah berkembang cepat perlu ditanggulangi karena akan merusak struktur perekonomian, dan inflasi dapat ditanggulangi secara cepat, namun dibarengi dengan timbulnya angka pengangguran yang tinggi, dan alternative lain inflasi dapat ditanggulangi secara perlahan, tetapi penyembuhan inflasi menjadi tidak jelas walaupun dibarengi dengan tingkat pengangguran yang rendah. Tindakan yang diambil dapat dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, dengan himbauan, dan dapat pula dengan insentif perpajakan dan kebijakan penghematan, atau dengan campuran dari semua kebijakan itu.

3.2 Saran

Pemerintah harus mengatasi masalah pengangguran dan inflasi di negara ini agar tidak ada pengangguran yang bertambah semakin banyak. Dengan cara Menyediakan lowongan pekerjaan, Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, Memperbaiki pembagian pendapatan, Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, Menghindari masalah kejahatan dan Mewujudkan kestabilan politik. Dengan cara ini pemerintah dapat mengatasi masalah pengangguran walaupun hanya sebagian saja.

DAFTAR PUSTAKA

Suparmoko, M. 1991. Pengantar Ekonomika Makro. BPFE. Yogyakarta

SukirnoSadono.1985. Pengantar Teori Makroekonomi.Bina Grafika. Jakarta

SukirnoSadono. 2014.MakroekonomiTeori Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta