PENGANGGURAN,
INFLASI
DAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH
DISUSUN
OLEH KEL III:
RAHMAT
SALASA
M.
FADLANSYAH
SISWANTI
HAMRIN
MILA
ROSAWATI
MASRA
LA USU
RINNA
UMRA
MAURIN
PRATIWI
FAKULTAS
EKONOMI MANAJEMEN
TAHUN
AJARAN 2017-2018
BAB I
PEMBAHASAN
1.1 Latar Belakang
Pengangguran
dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat.
Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang
bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk
yang mungkin timbul, berbagi kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam
bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran
dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah
yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu satu hal
penting yang akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah
untuk mengendalikan penawaran uang. Dengan demikian pada hakikatnya bab ini
akan membincangkan dua hal: pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu
ekonomi dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi
masalah tersebut. Bab ini belum membicarakan masalah ekonomi dalam perekonomian
terbuka.
Setelah menerangkan
mengenai masalah inflasi dan pengangguran, bagian selanjutnya dari bab ini akan
menerangkan ketiga bentuk kebijakan pemerintah di atas dan bagaimana masing-masing
kebijakan pemerintah tersebut digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran
dan inflasi.
1.2 Rumusan masalah
1. Apa
pengertian pengangguran?
2. Sebutkan
jenis-jenis pengangguran?
3. Bagaiman
mengatasi masalah pengangguran?
4. Apa
pengertian inflasi?
5. Sebutkan
jenis-jenis inflasi?
6. Sebutkan
efek yang ditimbulkan dari inflasi?
7. Apa
itu masalah pengangguran dan kebijakan fisikal?
8. Apa
itu masalah pengangguran dan kebijakan moneter?
9. Apa
itu masalah inflasi dan kebijakan pemerintah?
10. Apa
pengertian kebijakan segi penawaran?
1.3 Tujuan penulisan
1. Mengetahui bagaimana mengatasi pengangguran
2. Mengetahui pengaruh inflasi
3. Mengetahui bagaimana mengatasi pengangguran dan kebijakan
fiskal
4. Mengetahui cara
mengatasi pengangguran dan kebijakan moneter
5. Mengetahui cara mengatasi inflasi dan kebijakan
pemerintah
6. Mengetahui maksud dari kebijakan segi penawaran
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 MASALAH PENGANGGURAN
2.1.1
Pengertian
pengangguran
Pengangguran
adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja
ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
Menganggur tidak sama dengan
tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, tidak dapat
dikatakan sebagai pengangguran. Sebab jika dia mencari pekerjaan (ingin
bekerja), mungkin dengan segera mendapatannya. Contoh dalam paragraf diatas
merupakan pengantar untuk membuat lebih mudah memahami konsep pengangguran (memployment).Sebab definisi ekonomi
tentang pengangguran tidak identik dengan tidak mau bekerja. Seseorang baru
dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja,
namun tidak mendapatkannya.
Ada
dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu:
1. Pendekatan
angkatan kerja (Labour Force Approach)
Pendekatan
ini mendefinisikan penganggur sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja.
2. Pendekatan
pemanfaatan tenaga kerja (Labour
Utilization Approach)
Dalam
pedekatan ini angkatan kerja dibedakan menjadi 3 kelompok:
a. Menganggur
(Unemployed), yaitu mereka yang sama
sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut
juga pengangguran terbuka (Open
Unemployment). Berdasrkan definisi ini, tingkat pengangguran di indonesia
umumnya relatif rendah, yaitu 3%-5% per tahun.
b. Setengah
menganggur (Underemployed), yaitu
mereka yang bekerja, belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya jam kerja mereka
dalam seminggu kurang dari 35 jam. Berdasarkan definisi ini tingkat
pengangguran di indonesia relatif tinggi, karena angkanya berkisar 35% per
tahun.
c. Pekerja
penuh (Employed), yaitu orang-orang
yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
2.1.2 jenis-jenis
pengangguran
Namun
ada beberapa jenis pengangguran yang diklasifikasikan berdasarkan latar
belakang dan alasan mengapa golongan ini tidak memiliki pekerjaan. Mereka
dikelompokan berdasarkan sifat dan ciri-ciri pengangguran. Dua jenis
pengangguran tersebut, yakni berdasarkan jumlah jam kerja dan jenis
pengangguran berdasarkan penyebabnya.
a. pengangguran berdasarkan jumlah jam kerja
Ø pengangguran
terselubung atau pengangguran tersembunyi
Pengangguran
terselubung adalah tenaga kerja atau orang yang bekerja tidak maksimal karena
tersedia. Contoh:seorang anak yang turut bekerja menggarap sawah. Padahal sudah
ada cukup 1 orang untuk menggarap 1 sawah. Tapi karena anak tersebut tidak
memiliki pekerjaan, pemilik sawah terpaksa mempekerjakan anak itu untuk
membantu buruh tani yang sudah ada.
Ø pengangguran
terbuka
Pengangguran
terbuka adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, baik sebelumnya orang
tesebut pernah bekerja atau baru pertama kali mencari pekerjaan. Orang yang
tidak mencari pekerjaan karena pesimis juga termaksuk dalam pengangguran
terbuka. Contoh:mahasiswa yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan
untuk pertama kalinya.
Ø Setengah
pengangguran
Setengah pengangguran adalah
mereka yang kerja kurang dari jam kerja pada umumnya. Misalkan jam kerja normal
adalah 8 jam per hari, 6 hari per minggu, maka orang yang bekerja kurang dari
jam tersebut dikategorikan dalam jenis setengah pengangguran. Contoh:pekerja
paruh waktu (part-time) seperti penjaga toko, pengasuh bayi, dan kurir.
b. pengangguran berdasarkan penyebabnya
Ø Pengangguran
struktural
Pengangguran
struktural adalah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena adanya
perubahan struktur dalam ekonomi negara. Contoh: petani yang kehilangan
pekerjaannya karena tanah garapannya diubah menjadi pabrik. Petani tersebut
tidak memiliki keterampilan dalam mengoperasikan mesin pabrik dan akhirnya
menjadi pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini terjadi saat revolusi
industri dan diprediksi akan terjadi lagi beberapa tahun mendatang.
Ø Pengangguran
siklis atau konjungtural
Pengangguran
siklis atau konjungtural adalah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya
karena keadaan ekonomi yang buruk seperti krisis moneter. Contoh: pengangguran
konjungtural atau siklis terjadi pada saat tahun 1998 dimana banyak pabrik
tutup karena bangkrut dan pabrik harus memecat semua karyawan.
Pengangguran
friksional adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan tidak sesuai dengan
kebutuhan lapangan kerja. Contoh:
sarjana pertanian yang menganggur karena tidak ada lapangan pekerjaan di
bidang pertanian yang baik di indonesia. Mereka menganggur karena gelar atau
kemampuan mereka tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.
Ø Pengangguran
teknologi
Pengangguran
teknologi adalah tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak
memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi. Contoh: tukang pos yang
sekarang tidak memiliki pekerjaan karena bertukar pesan kini lebih mudah sejak
adanya teknologi berupa ponsel.
c. pengangguran berdasarkan ciri-cirinya
Ø Pengangguran
musiman
Pengangguran
musiman adalah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan di saat-saat
tertentu. Contoh: petani cengkih yang tidak bekerja selama musim hujan karena
tanaman tidak dapat tumbuh subur di musim ini.
Ø Pengangguran
terbuka
Pengangguran
terbuka adalah tenaga kerja yang tidak punya pekerjaan karena sempitnya
lapangan kerja. Lowongan kerja yang sedikit dan pencari kerja yang banyak
merupakan penyebab pengangguran terbuka. Contoh: mahasiswa yang tidak bisa
mendapatkan pekerjaan karena kesempatan atau lowongan kerja yang sedikit.
Ø Pengangguran
voluntary
Pengangguran
voluntary adalah orang yang tidak bekerja karena mereka sudah kaya. Contoh:
anak orang kaya yang secara sukarela tidak bekerja karena memiliki puluhan
rumah kontrakkan.
2.1.3 bentuk
kebijakan pemerintah dalam mengatasi penggaguran
ü Menyediakan
lowongan pekerjaan
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha terus-menerus. Dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ketahun.
ü Meningkatkan
taraf kemakmuran masyarakat
Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita, sehingga melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah
ü Memperbaiki
pembagian pendapatan
Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, maka semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.Tujuan bersifat sosial danpolitik.
ü Meningkatkan
kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga
Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Misalnya: keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan dan mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
ü Menghindari
masalah kejahatan
Terdapat perkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, maka semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pegangguran secara tidak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan.
ü Mewujudkan
kestabilan politik
Tanpa kestabilan politik tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Penggangguran merupakan salah satu sumber/penyebab dari ketidakstabilan politik, sehingga menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah karena mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat sehingga mereka melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritikan-kritikan terhadap pemerintah.
2.2 MASALAH
INFLASI (KENAIKAN HARGA )
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga
secara umum dan terus-menerus (kontinuitas) berkaitan dengan mekanisme pasar
yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat
yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau
bahkan spekulasi, sampai akibat adanya ketidaklancaran distribusi
barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya
nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu
peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Jadi, tingkat harga yang
dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk
melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga
berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga
digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab
meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang
paling sering digunakan adalah CPI danGDP Deflator.
1. Penyebab
inflasi
Inflasi dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu tarikan permintaan
(kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) , kedua adalah
desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or
service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi) dan yang ketigan
adalah Inflasi Campuran (Mixed Inflation). Untuk sebab pertama lebih
dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan
untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor
yang dalam hal inidipegang olehPemerintah (Government) seperti fiskal
(perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan
infrastruktur, regulasi, dll.
Inflasi tarikan permintaan ( demand pull inflation) terjadi
akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh
membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan
memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau
likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa
mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu
kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat.
Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu
perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana
biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan.
Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang
utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang,
kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di
sektor industri keuangan.
Inflasi desakan biaya (cost push inflation)
terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya
kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang
meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau
berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat
memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau
juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk
tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi
sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di
sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan
bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll,
sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu
juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor
infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.
Ø Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,
yaitu :
·
kenaikan
harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji
·
kenaikan
gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.
Inflasi campuran (Mixed Inflation) yaitu inflasi yang
penyebabnya campuran antara inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan
biaya. Inflasi permintaan dan inflasi penawaran yang terjadi sendiri-sendiri
jarang sekali dijumpai dalam bentuk murni, sebab terjadinya inflasi permintaan
akan mengakibatkan terjadinya unflasi penawaran yang pada gilirannya kemudian
mendorong terjadinya inflasi-inflasi permintaan (merupakan spiral
inflation)
2. Penggolongan berdasarkan asal inflasi
·
Inflasi
yang berasal dari dalam negeri (domestic
inflation), yaitu inflasi yang semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor
yang terjadi didalam negeri (bisa karena demand pull inflation ataupun cost
push inflation).
·
inflasi
yang berasal dari luar negeri (Imported
inflation), yaitu seolah-olah negara itu mengimpor inflasi yang terjadi
dinegara lain. Inflasi ini merupakan konsekuensi dari adanya perdagangan antar
negara. Kalau jepang mengalami inflasi, kemungkinan besar Indonesia juga
mengalami inflasi (imported inflation)
karena kita banyak mengimpor mesin, bahan baku dan bahan konsumsi dari Jepang.
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan
pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan
dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed
Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang
secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila
serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus
berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama
disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).
Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :
ü Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
ü Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
ü Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
3. Mengukur
Inflasi
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan
sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:
·
Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI),
adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli
oleh konsumen.
·
Indeks harga
produsen adalah
indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen
untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat
IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya
produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
·
Deflator PDB menunjukkan
besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang
jadi, dan jasa.
4. Dampak
Inflasi
Adapun dampak dari inflasi itu sendiri selain tidak berkembangnya
perekonomian suatu negara apabila inflasi yang tejadi di suatu negara terlampau
tinggi, antara lain :
o Mendorong penanaman modal Spekulatif
o Menimbulkanketidakpastian keadaan ekonomi dimasa depan
o Menyebabkan tingginya tingkat bunga dan menurunkan
investasi
o Menimbulkan masalah neraca pembayaran
Dampak inflasi
terhadap individu masyarakat :
o Kesenjangan distribusi pendapatan
o Pendapatan riil merosot
o Nilai riil tabungan merosot
1. Inflasi di Indonesia periode 1995 – 2010
Tabel 2.1.1 Data Inflasi Indonesia
1
|
1995
|
9.0 %
|
2
|
1996
|
5.1 %
|
3
|
1997
|
10.3 %
|
4
|
1998
|
77.5 %
|
5
|
1999
|
2.0 %
|
6
|
2000
|
9.3 %
|
7
|
2001
|
12.5 %
|
8
|
2002
|
9.9 %
|
9
|
2003
|
5.2 %
|
10
|
2004
|
6.4 %
|
11
|
2005
|
17.1 %
|
12
|
2006
|
6.6 %
|
13
|
2007
|
5.4 %
|
14
|
2008
|
11.1 %
|
15
|
2009
|
2.78 %
|
16
|
2010
|
6.96 %
|
Sumber : Badnan Pusat Statistik, Indonesia
2. Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran di Indonesia periode
1995-2010
A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi
dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan
cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan
agre-gat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga
akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan
tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga
kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan
output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya
harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.
Menggunakan pendekatan A.W.Phillips dengan menghubungkan antara
pengangguran dengan tingkat inflasi untuk kasus Indonesia kurang tepat. Hal ini
didasarkan pada hasil analisis tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia
dari tahun 1995 hingga 2010, ternyata secara statistik maupun grafis tidak ada
pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan tingkat pengangguran (lihat
hasil analisis statistik di bawah ini).
Berbeda dengan di Indonesia, adanya kenaikan
harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya
produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan
permintaan. Dengan alasan inilah, maka tidaklah tepat bila perubahan tingkat
pengangguran di Indonesia dihubungkan dengan inflasi. Karena itu, perubahan
tingkat pengangguran lebih tepat bila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya pe-ningkatan
kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi.
2.3 MASALAH PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN FIKSAL
Proses ekonomi tidak pernah lepas dari
kehidupan sehari-hari, baik individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, sampai
negara. Segala sesuatu yang terdapat di dalam unsur perekonomian tentu saja
memerlukan pengelolaan. Pengelolaan yang mencakup orang banyak dalam
proses ekonomi membutuhkan peran pemerintah, karena pengelolaan keuangan berada
pada ruang lingkup yang luas.
Ø Tujuan
Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Apabila kebijakan moneter mengatur
lalu lintas peredaran uang, sedangkan kebijakan moneter lebih fokus dalam
mengarahkan dana pemasukan dan pengeluaran (pungutan pajak) pemerintah.
Kebijakan fiskal memiliki instrumen dalam mengarahkan pengeluaran dan pajak.
Kebijakan fiskal dapat memengaruhi tingkat jalannya perekonomian untuk menuju
ke keadaan yang diinginkannya.
Kebijakan
fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilan perekonomian, memacu dan mendorong
pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan
keadilan sosial bagi masyarakat, menstabilkan pendistribusian dan pendapatan
masyarakat, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Selain itu, kebijakan
fiskal juga bertujuan untuk mengatasi inflansi dengan cara mengurangi peredaran
jumlah uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral. Langkah itu
dilakukan sampai perekonomian masyarakat kembali seimbang untuk persediaan
barang dan jasanya. Bukan hanya itu, kebijakan fiskal dalam mengatasi inflansi
ialah dengan cara meningkatkan produksi barang dan jasa untuk menciptakan
keseimbangan antara jumlah barang atau jasa dengan jumlah uang yang tersebar.
Ø Efek dari goncangan kebijakan fiskal dalam perekonomian
Kebijakan fiskal merujuk
pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara
melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal
berbeda dengan kebjikan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian
dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Instrumen utama
kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat
dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel
makro ekonomi lainnya, seperti :
- Permintaan
agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- Pola persebaran sumber daya
- Distribusi
pendapatan
Ø Efek kebijakan fiskal: pendekatan Y=AE
Dalam grafik (a) menunjukan
efek kebijakan fiskal apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian dan
pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar ∆G dilakukan untuk mengatasi masalah
tersebut. Sedangkan gambar (b) menunjukan efek kebijakan fiskal apabila perubahan
itu dilakukan melalui peurunan pajak dimana ∆T=∆G.
-
Perubahan keseimbangan yang
berlaku
Dalam grafik (a) dimisalkan keseimbangan asal dicapai dititik E1. Keseimbangan ini menunjukan
pendapatan nasional adalah Y1 dan dalam keseimbangan ini pengangguran berlaku. Untuk mengatasinya
pemerintah menambah pengeluarannya sebanyak ∆G dan pertambahan pengeluaran ini
memindahkan pengeluaran agregat AE1 ke AE2. Perubahan tersebut berarti keseimbangan bergeser ke E2dan pendapatan nasional
meningkat dari Y1 ke Y2. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
Dalam grafik (b), yang
menunjukan efek pengurangan pajak ke atas keseimbangan pendapatan nasional,
juga dimisalkan keseimbangan yang asal adalah di E1. Pengurangan pajak sebesar ∆T
(yang sama nilainya dengan ∆G ) akan menambah pendapatan disposebel rumah
tangga sebesar: ∆Yd = ∆T. Pertambahan pendapatan disposebel ini akan menaikan pengeluaran rumah
tangga, akan tetapi kenaikan pengeluaran itu adalah kurang dari ∆G, yaitu hanya
sebesar: ∆C=MPC. ∆G. Kenaikan pengeluaran rumah tangga tersebut akan
memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE2 dan keseimbangan menjadi E2. Maka pendapatan nasional baru
akan dicapai di Y1. Pendapatan nasionalbertambah dan oleh sebab itu kesempatan kerja meningkat
dan pengangguran berkurang.
Ø Efek kebijakan fiskal: pendekatan analisis AD-AS
Keseimbangan yang asal adalah di E0-yaitu pada perpotongan diantara kurva AD0 dan AS. Dalam gambar 10.5
kurva AS adalah landai oleh karena dimisalkan dalam perekonomian masih terdapat
banyak pengangguran. Pada keseimbangan ini tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional adalah
Y0. Apabila pengeluaran
pemerintah bertambah sebanyak ∆G maka kurva AD0 akan bergeser ke AD1.
Ø
Untukmengatasipengangguran:
1. Kebijakanfiskal:mengurangipajakdanmenambahpengeluaranpemerintah.
2. Kebijakanmoneter:menambahpenawaranuang,
mengurangi/menurunkansukubungadanmenyediakankreditkhususuntuk sector ataukegiatantertentu.
3. Kebijakansegipenawaran:mendoronglebihbanyakinvestasi, mengembangkaninfrasruktur,
meningkatkanefesiensiadministrasipemerintahan, member subsididanmengurangkanpajakperusahaandanindividu.
Ø
Untukmengatasiinflasi
1. Kebijakanfiskal:menambahpajakdanmengurangipengeluaranpemerintah.
2. Kebijaknmoneter:mengurangi,menaikkansukubungadanmembatasikredit.
3. Dasarsegipenawaran:melakukanlangkah-langkah yang
dapatmengurangibiayaproduksidanmenstabilkanhargasepertimengurangipajakimpordanpajakkeatasbahanmentah,
melakukanpenetapanharga,
menggalakkanpertambahanproduksidanmenggalakkanperkembanganteknologi.
2.4 MASALAH PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN MONETER
Menurut wikipedia kebijakan adalah serangkaian konsep
dan strategi serta asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan dan langkah-langkah bertindak. Sedangkan moneter
memiliki arti uang, keuangan, mengenai uang, serta segala hal yang berkaitan
dengan uang.
Berdasarkan
pengertian kedua istilah diatas maka kebijakan moneter adalah kebijakan
pemerintah yang berkaiatan dengan uang.
Sedangkan
secara umum kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah dalam hal ini
bank sentral (di Indonesia bernama Bank Indonesia) untuk mengatur ketersediaan
uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian (moneter) negara.
-
Efek
kebijakan moneter dalam mengatasi pengangguran
Dalam analisis dengan menggunakan
grafik Y=AE, efek kebijakan moneter ditunjukan dalam gambar 10.6 (a).
Pengeluaran agregat yang mula-mula berlaku dalam ekonomi ditunjukan oleh AE0 dan
dengan demikian pendapatan nasional Y0.
Untuk mengatasi pengangguran dan
menggalakkan kegiatan ekonomi bank sentral menambha penawaran uang. Langkah ini
menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha menambah investasi, yaitu
sebesar ∆I. Pertambahan investasi
tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan
dari E0 ke E1. Dengan demikian pendapatan nasional meningkat menjadi Y1.
Grafik (b) dari gambar
10.6-yang menggambarkan efek kebijakan moneter ke atas keseimbangan AD-AS,
pendapatan nasional riil dan tingkat harga. Penawaran agregat dalam
perekonomian itu digambarkan oleh kurva AS, yang landai bentuknya karena
dimisalkan terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian. Permintaan agregat
yang asal adalah AD0 dan titik A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula dicapai dan
keseimbangan ini adalah sama dengan E0 pada grafik (a)- yang menggmbarkan pendapatan nasional riil adalahY0 dan tingkat harga P0.
1)
Tujuan
Kebijakan Moneter
Secara umum, tujuan kebijakan
moneter adalah untuk menjaga kestabilan peredaran uang pada suatu negara (berdasarkan UU No. 3 tahun 2004
pasal 7 tentang Bank Indonesia), yang ditandai dengan meningkatnya lapangan pekerjaan
dan menggairahkan dunia usaha kecil menengah. Adapun tujuan kebijakan moneter
secara spesifik adalah sebagai berikut.
a. Menjaga Kestabilan
Ekonomi
Artinya suatu keadaan dimana
perekonomian yang berjalan sesuia dengan harapan dan tujuan serta seimbang dan
berkesinambungan. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu keadaan
dimana uang yang beredar sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia di pasaran.
b. Menjaga Kestabilan Harga
Interaksi antara uang dengan barang
dan jasa akan mengasilkan harga. Keadaan ekonomi dikatakan tidak stabil ketika
harga dipasaran fluktuatif (naik turun). Yang lebih parahnya jika harga terus
naik.Keadaan ini berakibat pada jumlah uang yang masyarakat belanjakan, untuk
mendapatkan barang yang sedikit masyarakat harus mengeluarkan uang yang banyak.
Contoh: pada hari-hari biasa ibu Andy bisa
membeli 10kg setiap minggunya dengan harga Rp. 89.000. Sedangkan ketika harga
sembako naik ibu Andy harus mengeluarkan uang Rp.150.000 untuk membeli beras 10
kg dengan jenis yang sama.
c. Membuka Kesempatan Kerja
Ketika
ekonomi stabil (suatu keadaan dimana perputaran uang sebanding dengan
perputaran barang dan jasa) para pengusaha dan investor akan tertarik
menanamkan modalnya di perusahaan suatu daerah atau negara. Dengan begini
perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja baru untuk mengembangkan
perusahaannya.
2.5
MASALAH
INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Inflasi adalah
suatu peristiwa ekonomi yang ketika harga barang naik secara umum atau
bersama-sama dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi juga menunjukan
gejala menurunnya nilai uang rupiah terhadap barang dan jasa. Dengan
peningkatan tingkat harga secara umum maka masyarakat cuma dapat membeli barang
dalam jumlah yang lebih kurang dibandingkan dengan pembelian sebelum terjadinya
kenaikan harga akan suatu barang tersebut. Inflasi yang terjadi dalam suatu
negara dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui banyak atau tidaknya uang
yang beredar dalam masyarakat karena biasanya jika harga barang naik secara
terus-menerus dan secara umum di masyarakat maka dikatan sebagai inflasi.
Ø Dampak inflasi bagi perekonomian suatu negara
Setiap
masalah yang terjadi disuatu negara pasti memberikan dampak bagi suatu negara
itu baik dari segi positif dan negatifnya. Begitu juga dengan inflasi, dampak
dari inflasi itu tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi yaitu parah atau
tidaknya. Apabila inflasi itu ringan, maka akan memberikan dampak yang baik
atau positif bagi masyarakat dalam arti dapat mendorong perekonomian masyarakat
menjadi lebih baik dimana masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional,
dan membuat orang menjadi semangat untuk menabung, bekerja, ataupun melakukan
infestasi karena semakin mereka merasa jika semakin banyak mereka bekerja
semakin banyak uang yang akan mereka dapat untuk kebutuhan hidupnya. Sebaliknya
jika inflasi itu termaksud inflasi parah atau inflasi tinggi maka akan
menimbulkan atau menyebabkan berbagai masalah sosial, bahkan keadaan
perekonomian menjadi kacau dan terjadi ketidak stabilan ekonomi. Terjadinya
inflasi ini bisa membuat masyarakat menjadi merosot dan terpuruk dari waktu ke
waktu.
1) Menurunnya
tingkat kesejahteraan rakyat
Dimana
tingkat kesejahteraan masyarakat ini dapat diukur dengan tingkat daya beli
masyarakat akan suatu barang sehingga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.
Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan yang semakin rendah, khususnya bagi
masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Misalnya seorang yang
berpenghasilan rendah maka orang tersebut tidak dapat menyesuaikan antara
penghasilan atau pendapatannya dengan laju inflasi. tingkat harga akan suatu
barang yang dari waktu kewaktu semakin tinggi. Maka makin tinggi tingkat
inflasi, maka makin cepat penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2) Makin
buruknya distribusi pendapatan
Dimana
karena banyaknya kebutuhan masyarakat yang semakin banyak diiringi juga dengan
semakin tinggi harga akan suatu barang maka akan menyababkan ketidak stabilan
bagi msyarakat antara pendapatan dengan kebutuhan yang harganya semakin meningkat
secara terus menerus. Dampak buruknya inflasi terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi
dari tingkat inflasi. Misalnya jika tingkat inflasi mencapai angka 20%
pertahun, maka pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per
tahun. Tetapi dilihat dari pendapatan riil masyarakat semakin memburuk.
3) Terganggunya
stabilitas ekonomi
Stabilitas ekonomi secara sederhana yaitu sangat
kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Dimana produsen memproduksi
barang pada kapasitas optimal, dan konsumen memakai barang dan jasa secara
optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini mulai terganggu bila
inflasi yang relatif tinggi terjadi. Inflasi mengganggu kestabilan ekonomi
dengan merusak perkiraan tentang masa depan para pelaku ekonomi. Inflasi yang
kronis atau besar menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga akan suatu barang dan
jasa akan terus mengalami kenaikan. Karena makin tingginya nilai atau harga
suatu barang dan jasa maka penawaran akan barang dan jasa itu akan berkurang.
Akibatnya, akibatnya kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju
inflasi. Dengan handirnya kondisi ini maka tentu saja kondisi ekonomi akan
menjadi semakin memburuk.
Jadi secara
umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara. Serta
mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat
spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidak stabilan ekonomi, serta
merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam mengatasi inflasi pemerintah menggunakan 3
kebijakan :
1. Kebijakan moneter
Kebijakan Moneter adalah kebijakan
yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah
jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar
terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang
beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini
Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik
pasar terbuka dan menaikan cash ratio.
1) Politik Diskonto ditujukan untuk menaikan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
2) Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.
3) Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.
2. Kebijakan fiskal
3. Kebijakan non moneter
2.6 KEBIJAKAN
SEGI PENAWARAN
Kebijakan segi penawaran adalah
langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan
perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi nasional dapat
ditingkatkan, biaya produksi dikurangkan dan teknologi semakin berkembang.
-
Inflasi
dan kebijakan segi penawaran
Gambar 10.10. keseimbangan permulaan dicapai di E0, yaitu pada perpotongan AD0 ke AS0. Pada keseimbangan ini tingkat harga P0 dan pendapatan nasional riil Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1-yang menggambarkan inflasi berlaku (harga naik dari P0 ke P1) dalam keadaan ekonomi yang berkembang (pendapatan
nasional riil bertambah dari Y0 ke Y1).
Ø STAGFLASI
DAN KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN
Stagflasi
adalah keadaan inflasi yang sangat
tinggi dan berkepanjangan, ditandai
dengan macetnya perekonomian yang menyebabkan pengangguran.
Ø MASALAH
MASALAH STAGFLASI
§ Pendapatan
negara merosot, harga pasaran meningkat
§ Kenaikan
biaya pengeluaran dalam perekonomian akan menimbulkan dua kesan buruk kepada
ekonomi inflasi dan kurangnya peluang kerja.
Ø FAKTOR
FAKTOR KENAIKAN BIAYA / UPAH DAN HARGA BARANG
§ Pekerja
dalam industri menuntut kenaikan upah
§ Harga
barang mentah meningkat
§ Ekonomi
berkembang pesat dan pengusaha berusaha meningkatkan margin keuntungan
Ø TUJUAN
KEBIJAKAN PENAWARAN
§ Untuk
mendorong biaya investasi
§ Mengembangkan
infrastruktur
§ Meninglkan
segi efisiensi administrasi pemerintah
§ Memberi
subsidi
Ø INFLASI
DAN KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN
Langkah langkah untuk
mengatasi masalah inflasi dan menjalankan segi penawaran antara lain :
§ Melakukan
penetapan harga
§ Mengalahkan
pertambahan produksi
§ Mengalahkan
pertumbuhan ekonomi
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari berbagai uraian diatas mengenai macam dan sebab,
serta cara menanggulangi inflasi, kita telah memahami bahwa inflasi pada
tingkat yang rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian,
sedangkan inflasi pada laju yang tinggi justru akan menghambat perkembangan
perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh tarikan permintaan yang biasanya
timbul karena meningkatnya anggaran deficit pemerintah, dan dapat pula
dikarenakan oleh meningkatnya biaya produksi karena desakan kenaikan upah
tenaga kerja oleh para organisasi buruh.
Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan
tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat inflasi ditekan, tingkat pengangguran
meningkat; sebaliknya bila tingkat pengangguran ditekan tingkat inflasi akan
menjadi lebih cepat; padahal kedua keadaan itu sama-sama tidak menyenangkan
bagi masyarakat.
Inflasi yang sudah berkembang
cepat perlu ditanggulangi karena akan merusak struktur perekonomian, dan
inflasi dapat ditanggulangi secara cepat, namun dibarengi dengan timbulnya
angka pengangguran yang tinggi, dan alternative lain inflasi dapat
ditanggulangi secara perlahan, tetapi penyembuhan inflasi menjadi tidak jelas
walaupun dibarengi dengan tingkat pengangguran yang rendah. Tindakan yang
diambil dapat dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, dengan himbauan, dan
dapat pula dengan insentif perpajakan dan kebijakan penghematan, atau dengan
campuran dari semua kebijakan itu.
3.2
Saran
Pemerintah
harus mengatasi masalah pengangguran dan inflasi di negara ini agar tidak ada
pengangguran yang bertambah semakin banyak. Dengan cara Menyediakan lowongan
pekerjaan, Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, Memperbaiki pembagian
pendapatan, Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga,
Menghindari masalah kejahatan dan Mewujudkan kestabilan politik. Dengan cara
ini pemerintah dapat mengatasi masalah pengangguran walaupun hanya sebagian
saja.
DAFTAR PUSTAKA
Suparmoko, M. 1991. Pengantar
Ekonomika Makro. BPFE.
Yogyakarta
SukirnoSadono.1985. Pengantar Teori Makroekonomi.Bina Grafika.
Jakarta
SukirnoSadono. 2014.MakroekonomiTeori Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta
Lucky Club Casino Site
BalasHapusLucky Club Casino Website - Welcome to Lucky Club Casino · How to register at Lucky Club casino? · Deposit and use promo code: PLAYBONUS · Min deposit: £10 luckyclub.live